PDIP Bondowoso perkuat kader muda dan perempuan, targetkan 8 kursi DPRD dan calon wakil bupati untuk Pemilu dan Pilkada 2029
KUMPULAN BERITA pilkada
Pengamat Politik Universitas Airlangga Hari Fitrianto menilai wacana penerapan pilkada tak langsung berpotensi mengganggu konsistensi sistem presidensial.
Sejumlah aktivis Badan Eksekutif (BEM) Universitas PGRI Sumenep berunjukrasa ke DPRD setempat, Senin (12/1/2026).
Wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menguat di tingkat elite politik nasional.
Wacana Pilkada melalui DPRD di Bondowoso memicu perdebatan antara PKB dan PDI Perjuangan, dengan pro dan kontra terkait efisiensi dan prinsip demokrasi
Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan mayoritas publik (66,1%) menolak wacana Pilkada oleh DPRD karena dianggap menghilangkan hak pilih rakyat secara langsung.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta wacana penggeseran mekanisme pemilihan kepala daerah dari pilkada langsung menjadi dipilih DPRD dikaji secara komprehensif dan objektif.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban ungkap kelebihan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 dikarenakan beberapa faktor.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tuban menyisakan anggaran sebesar Rp 7 miliar dan kini anggaran tersebut harus dikembalikan.
KPU Tulungagung akan mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp 8,3 miliar ke kas daerah. Dana ini berasal dari hibah Pemkab senilai Rp 53,4 miliar yang tidak seluruhnya terserap.
