RINGKASAN BERITA:
- Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menggaransi seluruh maktab di Mina steril dari praktik pengkavelingan sepihak oleh oknum KBIHU.
- Petugas Perlindungan Jemaah bergerak masif menyita and mencopot paksa lembaran kertas kaveling manipulatif di pintu tenda.
- Kemenhaj RI mengambil alih penuh kendali penempatan ruang melalui sistem transparansi daftar nama jemaah secara resmi (by name).
- Hak pemondokan jemaah haji mandiri and lansia dipastikan terlindungi tanpa ada diskriminasi fasilitas kasur di bawah tenda syarikah.
Makkah (beritajatim.com) – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menggaransi seluruh area maktab di Mina bersih dari praktik pengkavelingan sepihak oleh oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Langkah penertiban agresif ini sengaja dikomandoi langsung oleh Wamenhaj guna memutus mata rantai ego sektoral ormas swasta yang kerap merugikan and menyerobot hak ruang istirahat jemaah haji mandiri.
Wartawan beritajatim.com, Muhammad Isnan yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Kemenhaj RI melaporkan dari Arab Saudi, kepastian sterilisasi kawasan Masyair ini dikunci saat Wamenhaj menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke tenda pemondokan Mina, Minggu (23/5/2026) petang Waktu Arab Saudi (WAS).
Komitmen kuat kementerian dalam mengamankan keadilan fasilitas ini berhasil menghapus kecemasan jemaah serta pihak keluarga di tanah air—termasuk rombongan kloter asal Jawa Timur (Embarkasi Surabaya/SUB)—bahwa negara memegang kendali penuh atas perlindungan kenyamanan para tamu Allah.
Dahnil menegaskan, otoritas penataan tata letak kasur portabel (bed) dan pembagian ruangan di dalam tenda sepenuhnya merupakan hak mutlak pemerintah, bukan wilayah kerja komersial KBIHU.
“Jadi gak bisa seenaknya, wah di sini enak nih tempat di sini, kemudian datang tempelin mereka, tidak bisa begitu. Karena sudah diatur oleh Kementerian Haji dan Umrah,” tegas Dahnil Anzar di hadapan para petugas pemandu kloter and manajemen syarikah.
Sita Atribut Manipulatif KBIHU Guna Jamin Kesetaraan Hak
Dalam rangkaian sidak tersebut, Wamenhaj mendapati tumpukan lembaran kertas penanda kaveling ilegal bersimbol KBIHU tertentu yang telah berhasil disita and dicopot paksa oleh jajaran Tim Perlindungan Jemaah (Linjam).
Untuk memanipulasi petugas, sejumlah oknum pengurus kelompok bimbingan kedapatan nekat mencantumkan logo resmi Syarikah Rakeen maupun Duyuful Bait pada kertas tersebut agar terkesan sebagai plot resmi yang dikeluarkan oleh otoritas setempat.
Membongkar modus lama yang kerap membuat jemaah reguler terlantar tersebut, Kemenhaj RI langsung menerapkan sistem penomoran and penempelan daftar nama jemaah secara transparan (by name) di setiap tiang penyangga tenda.
“Hari ini saya dan kawan-kawan meninjau pembersihan kaveling-kaveling yang dilakukan oleh KBIHU atau oknum tertentu. Kedua, kita memastikan jumlah tenda sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak ada jamaah calon haji yang tidak memperoleh tenda, tempat tidur, dan tempat istirahat,” urai pria yang dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo Subianto ini.
Ketegasan Wamenhaj dalam membersihkan maktab dari intervensi luar berjalan selaras dengan visi Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf. Kemenhaj RI mengultimatum seluruh pengurus kelompok bimbingan untuk tunduk pada satu garis komando nasional dan tidak mencoba membuat regulasi sendiri di lapangan.
Jika ditemukan adanya indikasi pemerasan, pungutan liar, maupun pemanduan yang memicu ketidaktertiban, pemerintah tidak ragu menjatuhkan sanksi administratif terberat pasca-musim haji berakhir.
“Kalau KBIH tidak bisa kita atur, ya kita nggak akan teruskan izinnya,” sebut Wamenhaj mengulang ketetapan sanksi pembekuan izin operasional secara permanen bagi lembaga yang membandel. [ian/MCH]
