Jakarta (beritajatim.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menggelar Rapat Pleno di Hotel The Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Selasa malam, 9 Desember 2025. Forum strategis ini diawali dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh para kiai sepuh serta penyerahan donasi untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua PBNU bidang Pendidikan, Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, menyatakan bahwa pembukaan pleno dengan agenda spiritual dan sosial ini merupakan manifestasi kepedulian PBNU terhadap masyarakat yang tengah dilanda musibah. Doa bersama ini diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta rapat.
“Doa bersama dan donasi ini adalah upaya PBNU untuk turut mendoakan agar bencana di Sumatera segera tertangani. Santunan yang diberikan diharapkan bisa meringankan beban para korban,” ujar Prof. Mukri di lokasi acara.
Rapat pleno kali ini dihadiri oleh unsur kepengurusan lengkap PBNU, mulai dari jajaran Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Selain misi kemanusiaan, Prof. Mukri menegaskan bahwa rapat pleno malam ini merupakan forum konstitusional vital untuk memastikan roda organisasi dan tata kelola jam’iyyah tetap berjalan sesuai aturan. Fokus utama pertemuan ini adalah menindaklanjuti dinamika kepemimpinan PBNU yang menjadi sorotan publik.
Prof. Mukri kembali menegaskan posisi organisasi terkait status KH Yahya Cholil Staquf. Menurutnya, keputusan Syuriah PBNU untuk memberhentikan sosok yang akrab disapa Gus Yahya tersebut dari jabatan Ketua Umum adalah keputusan yang bersifat final dan mengikat.
Oleh karena itu, agenda pleno malam ini difokuskan pada langkah lanjutan untuk menata proses organisasi sesuai amanat Syuriah.
“Salah satu agenda pleno kali ini adalah penetapan Pj Ketua Umum PBNU pengganti Gus Yahya,” jelas Prof. Mukri.
Ia menambahkan, seluruh tahapan dalam rapat pleno akan dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai keulamaan, prinsip kehati-hatian, serta tata tertib organisasi. Hal ini dilakukan sebagai komitmen PBNU untuk menjaga marwah jam’iyyah dan memastikan transisi kepemimpinan berjalan penuh tanggung jawab. [beq]
