RINGKASAN BERITA:
- Kemenhaj RI mengamankan pasokan tenda cadangan tambahan di Arafah guna menutup defisit kapasitas ruang istirahat jemaah.
- Audit fisik dan hitung manual oleh Amirul Hajj menemukan satu tenda berkapasitas 360 orang kekurangan 28 ruang kasur portabel.
- Wamenhaj Dahnil Anzar mencopot paksa stiker pengkavlingan sepihak untuk melindungi hak fasilitas jemaah haji mandiri.
- Izin operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah diancam akan dicabut permanen jika terbukti mengintervensi aturan maktab.
Makkah (beritajatim.com) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menjamin penyediaan tenda cadangan tambahan di Padang Arafah guna mengatasi temuan defisit ruang istirahat jemaah menjelang puncak haji Armuzna.
Langkah mitigasi taktis ini diambil secara responsif untuk memastikan 203.320 jemaah haji reguler Indonesia mendapatkan fasilitas maktab yang layak, berkeadilan, serta ramah terhadap kelompok lansia, disabilitas, dan perempuan.
Wartawan beritajatim.com, Muhammad Isnan yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Kemenhaj RI melaporkan dari Arab Saudi, kepastian pemenuhan logistik ruang ini dikunci setelah Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf, memimpin inspeksi mendadak bersama jajaran Amirul Hajj, Kamis (21/5/2026).
Gus Irfan—sapaan akrab Menhaj—bersama tim bahkan menguji langsung kelaikan fasilitas dengan merebahkan diri bersama di atas kasur busa maktab demi menyukseskan visi Tri Sukses Haji, khususnya dalam aspek Sukses Ritual.
“Ini salah satu temuan dan saya khawatir ada temuan-temuan lain yang mudah-mudahan tidak terjadi, tapi satu per satu kita selesaikan,” tegas Gus Irfan di area Masyair.
Hitung Manual Bongkar Selisih Kapasitas Kasur Syarikah
Defisit daya tampung tersebut diidentifikasi setelah tim membandingkan data tertulis pada dokumen kontrak dengan ketersediaan ruang fisik riil di lapangan. Berdasarkan pengecekan manual, sebuah tenda yang diklaim pihak vendor mampu menampung 360 orang, nyatanya secara faktual hanya menyediakan 332 tempat tidur portabel, sehingga memicu hilangnya 28 ruang istirahat jemaah.
Kemenhaj langsung bergerak cepat melakukan koordinasi ketat dengan pihak syarikah (maktab Arab Saudi) untuk mengeksekusi pendirian tenda tambahan secepat mungkin. “Mudah-mudahan nanti dalam waktu lima hari kita bisa kejar semuanya yang kekurangan-kekurangannya,” ucap Gus Irfan optimis memburu sisa tenggat waktu sebelum sirkulasi massa dibuka.
Selain mengoreksi kelaikan fisik bangunan, jajaran Amirul Hajj menindak keras praktik ego sektoral Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang kedapatan menempelkan stiker klaim kelompok secara sepihak.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak turun tangan langsung merobek paksa kertas bertuliskan nama sebuah KBIH yang dipasang ilegal di dinding luar tenda, sekaligus memperingatkan korporasi maktab lokal agar tidak tunduk pada tekanan ormas swasta.
“Tidak ada lagi KBIH yang ikut ngatur-ngatur tenda, ngatur segalanya, kita yang ngatur. Kalau KBIH tidak bisa kita atur, ya kita nggak akan teruskan izinnya,” cetus Gus Irfan memberikan peringatan keras berupa pembekuan izin operasional permanen pasca-musim haji berakhir bagi lembaga bimbingan yang membandel.
Guna mengawal pemulihan hak ruang jemaah mandiri di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini, pejabat Kemenhaj bernama Pak Yan diinstruksikan menetap and berjaga secara intensif di kawasan Arafah. Pemetaan sirkulasi dan sinkronisasi data jemaah juga dikontrol penuh secara digital melalui layar monitor posko operasional.
“Masalah tadi ini kita minta Pak Yan kita tinggal di sini untuk menyelesaikan apa yang kita harapkan, termasuk kita perlu tenda tambahan,” pungkas Gus Irfan. [ian/MCH]
